HIPPAM?

Hippam adalah singkatan dari Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum yang merupakan salah satu wadah atau lembaga yang sah menurut perundangan dan peraturan pemerintah untuk menyenggarakan dan mengelola sistem penyediaan air bersih demi kepentingan masyarakat. Bergerak dibidang jasa penyediaan air bersih dengan sistem yang telah ditentukan oleh pemerintah, sistem pengelolaan hippam lebih pada orientasi sosial (bukan profit). Sistem kelembagaannya terdiri dari ketua, sekeretaris dan bendahara, selain itu ada juga badan pengawas, dengan SK dari Kepala Desa kepengurusan hippam sudah dirasa cukup kuat untuk eksis dan bekerja, adapun kepengurusan dipilih langsung oleh masyarakat dengan azas musyawarah warga dan azas demokratis dimana kebijakan dan keputusan tertinggi terletak pada forum atau musyawarah warga, dengan demikian, berarti, pengurus hanya dapat mengambil kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disetujui warga sebagai pemanfaat penuh air bersih. Selain dari AD/ART ada aturan-aturan dan perundang-undangan yang juga tidak boleh dilanggar dalam sistem pengelolaan air bersih, hal ini sangat logis dan sangat bisa dipahami untuk ditaati dikarenakan Air merupakan sumber energi alam yang harus dijaga kelestariannya. Adapun Peraturan dan perundang-undangan dimaksud adalah: 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 16 Tahun 2005 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 07 Tahun 2005 Tentang Sumber Daya Air. 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/M/2007 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 01/PRT/M/2009 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Dan Peraturan Daerah dimaksud adalah Perda Kab. Banyuwangi adalah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa 2. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi.